BELITUNG TIMUR, Harian Memo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar di Aula Kejaksaan, Selasa (8/11/2022).
Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut dihadiri oleh Bupati Belitung Timur Drs. Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kajari) Dr. Abdur Kadir, SH.MH, Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja, SE.MM, Kapolres Belitung Timur yang diwakili Kasat Intelkam Iptu Rizky Yanuar Hernanda, Dandim 0414 Belitung yang diwakili Pabung Kodim Mayor Inf Joko Lelono.
Turut hadir Danpos AL Manggar, Danpos AU Manggar, Kasi Intelijen (Kasi-Intel) Yoyok Junaidi, SH, MH, Kasi Pidana Umum (Kasi-Pidum) Dody Prihatman Purba,SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi-DATUN) Baniara Mangapul Sinaga, SH,MH , Asisten Bidang Ekonomi, Sekretaris Daerah, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur.
Dalam sambutannya Kajari Belitung Timur, Dr Abdur Kadir SH, MH meminta Pemerintah Daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen berdasarkan surat Surat Menteri Keuangan RI Permenkeu RI Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 4,3 Miliar.
“Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan nelayan,” ujar Abdul Kadir.
Selain surat Menteri Keuangan, Jaksa Agung juga menerbitkan Surat No B-159/A/SUJA /09/2022 tanggal 05 September 2022 hal. Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan ditindaklanjuti Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tun Nomor: B-739/G/Gjd/09/2022 tanggal 12 September 2022 perihal pendampingan hukum dalam pengendalian inflasi di daerah.
Bupati Belitung Timur, Drs Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan, telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi Inflasi Daerah. Salah satunya dengan menggerakkan Kader PKK Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur untuk menanam sayur mayur seperti cabai, bawang, sawi dan lain-lain.
"Selain itu, percepatan Pelabuhan Manggar segera terealisasi agar pengiriman Bahan Pokok langsung dikirim melalui Pelabuhan Manggar untuk mengurangi biaya yang timbul karena bahan pokok dikirim melalui Kabupaten Belitung," ujar Bupati Belitung Timur Drs Burhanuddin.
Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja SE MM, menyampaikan dalam rangka mengatasi Inflasi Daerah berupa kegiatan Padat Karya melalui Dinas Pekerjaan Umum serta Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat kurang Mampu telah dilaksanakan.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Baniara Mangapul Sinaga SH, MH, dalam pemaparannya menyampaikan pihaknya akan Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna membahas strategi dalam mengatasi Inflasi di Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Upaya yang akan dilakukan diantaranya pemenuhan belanja wajib perlindungan sosial pada APBD digunakan untuk Bantuan Sosial seperti untuk ojek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Cara lainya yaitu dengan memberikan subsidi sektor transportasi dengan menyediakan jasa angkutan umum untuk orang atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten, perlindungan sosial.
“Stabilitas harga bahan pokok di pasar juga kita perhatikan. Makanya nanti juga ada operasi pasar dan menggelar pasar murah untuk menjaga ketersediaan pasokan dengan meningkatkan produksi dalam daerah,” jelasnya.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Yoyok Junaidi SH, MH, menyampaikan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran maka seyogyanya dijalin koordinasi dan Kerjasama yang berkesinambungan terhadap Pemerintah Daerah, OPD Terkait, Desa maupun pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Kabupaten Belitung Timur, termasuk Pihak Kepolisian maupun tokoh masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.
"Para peserta Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut sangat antusias mengikuti jalannya acara dengan adanya beberapa Kepala Desa yang menanyakan kepada Narasumber terkait dana bantuan prakerja, penerima bantuan langsung tunai, maupun masih adanya desa-desa yang belum melakukan penyuluhan hukum" ujarnya.(As)
Editor : Dony D.C
