Gresik, Harian Memo - Upaya pemerintah dalam melaksanakan disiplin kerja dan meningkatkan PAD nampaknya akan terganjal dengan ulah diduga oknum aparatur negara yang nakal, pasalnya dalam pengelolahan tata ruang di terminal Bunder gresik banyak sekali di temukan kenakalan dalam pengelolaan terminal tersebut
Nakalnya aparatur negara di tunjukkan oleh oknum Dishub provinsi yang bertugas di terminal bunder kabupaten gresik dengan memark up sewa stand di seputar terminal yang dari provinsi ataupun UPT di kedok dengan harga 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun faktanya di lapangan penyewa di mintai hingga nominal 3,5 juta sampai 4,5 juta
Bahkan pensiunan Pegawai Dishub kabupaten gresik memiliki stand di terminal bunder sebut saja pak sri dan stand tersebut disewakan ke ibu sumiati dengan nominal sangat fantastis 4,5 juta pertahun.
Tidak hanya pensiunan dishub diduga oknum pegawai dishub (pak agus) juga memiliki stand yang disewakan ke ibu keni.
Selain pak agus pegawai dishub yang bernama Rizal juga diduga mempunyai stand yang dijagakan ke karyawan dan digaji 1jt perbulan
Dan hebohnya lagi kepala desa banjarsari juga memiliki stand di terminal bunder, entah itu sewa atau dapat fee dari dishub provinsi karna yang mempunyai wilayah, kemudian kepala desa menyewakannya lagi kepada bapak kamsun
Dengan adanya kenakalan oknum dishub di terminal Gresik, awak media coba melakukan penelusuran ke dinas perhubungan yang ada di terminal Gresik
Eko widianto Kasatgas dishub yang bertugas di terminal gresik menjelaskan bahwa memang benar harga sewa yang di patok oleh Provinsi seharga 2,5 juta, kalau ada mark up di dalam sewa lahan dirinya mengaku tidak tau menahu masalah itu
" Setahu saya untuk sewa lahan kios di terminal bunder provinsi sudah menetapkan dengan harga 2,5 juta kalau ada yang sewa lebih dari harga itu kita tidak tau " Ungkap eko dengan wajah polosnga pada Rabu, (17/7/24)
Di waktu yang hampir barsamaan awak media coba menghubungi kepala UPT surabaya sebut Arjani untuk menanyakan terkait adanya mark up harga penyewaan stand di terminal bunder, namun arjani yang di hubungi saat itu mengaku lupa dengan tarif yang di tentukan oleh dishub tingkat propinsi
" Wah kalau harga yang di tentukan kita lupa mas " Ungkap arjani melalui seluler.
Dari keterangan yang di dapat dari arjani selaku kepala UPT nampak bahwa bobroknya dinas perhubungan dalam mengelolah aset negara yang berfungsi untuk meningkatkan PAD
Dengan adanya temuan ini Media Harian Memo, dengan mutu berani ungkap kasus kejahatan pejabat akan mengawal kasus ini hingga tuntas
(Team Investigasi)
Editor : Dony Dwi Chandra
